ASSEMBLY CHAMBER PartnerChat share photos, links and short chats

LEGALITY ARDI TARUNA INTELKAM SOSMED

Nomor Induk AMĪR { UEA / NIB } 9120207751094

082221119172/082143661006
Bringing The World Closer Together ⌂⌂. Fax. 0318706441 PERADI 082301127014. Call Infinity Policy: 082230495277

PERLiMPAHAN TOTALiTER PENANGANAN KASUS HUKUM / MASALAH HUKUM "PENYEROBOTAN TANAH / PERAMPASAN TANAH / PENGALiHAN secara PAKSA HAK TATA KELOLA "PASAR JOJORAN I SURABAYA" yang terjadi sejak BuLan FERUARi Tahun 2017 SiLAM hingga SAAT ini BELUM TUNTAS pernah TERTUANG daLam KiSAH NYATA [POTENSi KEUANGAN / BESAR FiNANCiAL] https://forumdagang.blogspot.com/?m=0" dengan KUASA HUKUM SAAT iNi hingga SEUMUR ~ UMUR diberikan PENUH kepada HAKIM KETUA PETUAH TERTUA merangkap POLiSi MiLiTER {POMAL} TNi AL NkRi merangkap PENGACARA KONDANG / ADVOKAT [PENGACARA] {Petinggi PERADi LEgAL REsmi abSah} MiLiTER PAKAR HUKUM iNTERNATiONAL LAKSAMANA PERTAMA [LAKSMA TNi AL NkRi] DR. Drs. HARMADi, S.H., M.H {ESELON 1} didampingi LAKSAMANA MADYA [LAKSDYA TNi AL NkRi] Drs. HAJi SARDANi, BS.c., M.H {ESELON 1} dan JAKSA AGUNG DR. HAJi ABDUL RASYiD, S.H., M.H, Ph.D {ESELON 1} didampingi ADVOKAT [PENGACARA] {Petinggi PERADi LEgAL REsmi abSah} MiLiTER PAKAR HUKUM iNTERNATiONAL HAJi MUKHSAN, S.H., M.H {ESELON 1} serta AKBP DR. HAJi TADJUS SUBEKi, S.Tr., M.H {ESELON 1} personiL DOSEN TELADAN POLDA JATiM AKBP HAJi ABDUL ROCHIM, S.H., M.H {ESELON 1} beserta DOSEN TELADAN AKBP HAJi ARDi TARUNA, S.Tr., S.H., SE., M.H., M.Kn., Ph.D {ESELON 1} PENYEROBOTAN TANAH / PERAMPASAN TANAH / PENGALiHAN secara PAKSA HAK TATA KELOLA "PASAR JOJORAN I SURABAYA" yang terjadi sejak BuLan FERUARi Tahun 2017 SiLAM hingga SAAT ini BELUM TUNTAS pernah TERTUANG daLam KiSAH NYATA [POTENSi KEUANGAN / BESAR FiNANCiAL] https://forumdagang.blogspot.com/?m=0 HAK MILIK dari PEMILIK ASLI [HAJi ANGI, HAJJAH SiAH, DANREM KODiM 0812 / 14 LAMONGAN HAJi SEGER, Lc., A.Md.Secretary., B.Sc., S.H, HAJJAH ROMLAH, RADEN MAS KOESUMA HENDRA, RiCKY KUSUMA HENDRA, RiTA MARKAMAH KUSUMA DEWi [BHAYANGKARi iSTRi STAF UMUM POLiSi TELADAN POLRi] oleh TERDUGA yang BENAR ~ BENAR "ORANG LAiN [BUKAN KELUARGA]" untuk "MENJADI PERHATIAN" bagi KEPALA DAERAH KOTAMADYA SURABAYA PROViNSi JAWA TiMUR iNDONESiA dan seLuruh KEPALA DAERAH di seLuruh WiLAYAH NkRi serta KELUARGA TERBESAR seLuruh DUNiA hingga iNTERNATiONAL WORLDWiDE GLOBAL SEDUNiA

Standard Operating Procedure
Prosedur Operasional Standar I

Untuk melaporkan dugaan penyerobotan tanah ke polisi di Indonesia, umumnya langkahnya dibedakan menjadi jalur pidana dan jalur perdata/administratif. Polisi biasanya menangani jika ada unsur pidana seperti pemalsuan, penguasaan tanpa hak, perusakan, ancaman, atau penipuan.

Berikut alur yang lazim dilakukan:

Siapkan dokumen bukti kepemilikan
- Sertifikat tanah (SHM/HGB/dll)
- AJB, girik, letter C, petok, atau bukti riwayat tanah
- SPPT/PBB
- Foto lokasi
- Surat ukur/peta bidang
- Bukti adanya penguasaan atau pembangunan oleh pihak lain
- Identitas pelapor
Kumpulkan bukti dugaan pelanggaran
Contohnya:
- Pagar dipasang tanpa izin
- Bangunan didirikan di atas tanah Anda
- Penggunaan sertifikat palsu
- Penguasaan lahan dengan ancaman/intimidasi
- Penjualan tanah milik orang lain
Datang ke kantor polisi
Bisa ke:
- Polsek
- Polres
- Polda
Biasanya lebih efektif langsung ke Satreskrim Polres jika kasus cukup serius atau nilai tanah besar.
Buat laporan polisi
Jelaskan:
- Kronologi lengkap
- Lokasi tanah
- Sejak kapan terjadi
- Siapa pihak terlapor
- Kerugian yang dialami
Minta tanda bukti laporan
Setelah laporan diterima, Anda biasanya memperoleh:
- Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL)
- Nomor laporan polisi
Ikuti proses penyelidikan
Polisi dapat:
- Memanggil saksi
- Cek lokasi
- Meminta dokumen ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Melakukan gelar perkara

Pasal yang sering digunakan dalam perkara seperti ini antara lain:

Pasal 167 KUHP → memasuki/menguasai pekarangan tanpa izin
Pasal 385 KUHP → penyerobotan/penggelapan hak atas tanah
Pasal pemalsuan dokumen bila ada sertifikat/surat palsu

Contoh kalimat inti laporan:

“Saya melaporkan dugaan penyerobotan/penguasaan tanah tanpa hak atas bidang tanah milik saya yang berlokasi di … berdasarkan bukti kepemilikan …”

Jika status tanah masih sengketa kepemilikan dan kedua pihak sama-sama punya klaim dokumen, polisi kadang menyarankan penyelesaian perdata terlebih dahulu melalui pengadilan negeri atau mediasi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Standard Operating Procedure
Prosedur Operasional Standar II

Jika pihak pelapor menang dalam perkara penyerobotan tanah, konsekuensi untuk pihak terlapor/terdakwa bergantung pada jalur perkara dan putusan pengadilan:

1. Jika Perkara Pidana

Misalnya terbukti melanggar Pasal 167 KUHP atau Pasal 385 KUHP.

Akibatnya dapat berupa:

Hukuman penjara
Denda
Perintah mengosongkan tanah
Penyitaan barang bukti tertentu
Catatan pidana

Contoh:

Jika terbukti menyerobot dan menguasai tanah tanpa hak, hakim bisa memerintahkan terdakwa keluar dari lokasi.
Jika ada pemalsuan sertifikat/dokumen, ancaman hukuman bisa lebih berat.

2. Jika Perkara Perdata

Fokusnya pada hak kepemilikan tanah.

Akibat untuk pihak yang kalah biasanya:

Dinyatakan tidak memiliki hak atas tanah
Wajib mengosongkan lahan
Membongkar bangunan/pagar yang dibuat
Membayar ganti rugi
Membayar biaya perkara

3. Jika Ada Sertifikat Bermasalah

Bila terbukti sertifikat terlapor cacat hukum:

Sertifikat dapat dibatalkan melalui proses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau pengadilan.
Hak atas tanah dikembalikan kepada pihak yang sah.

4. Eksekusi Putusan

Kalau pihak kalah tidak mau keluar secara sukarela:

Pengadilan dapat melakukan eksekusi.
Biasanya melibatkan juru sita dan pengamanan dari polisi.

Namun dalam praktik, perkara tanah sering kompleks karena:

Ada tumpang tindih sertifikat,
Riwayat waris,
Jual beli lama,
atau penguasaan fisik bertahun-tahun.

Karena itu, “menang” biasanya harus benar-benar didukung:

bukti kepemilikan kuat,
riwayat tanah jelas,
dan saksi yang konsisten.

Jika Anda mau, saya bisa jelaskan juga:

kemungkinan hukuman penjara pada kasus penyerobotan tanah,
contoh putusan nyata di Indonesia,
atau strategi bukti yang biasanya paling menentukan dalam sengketa tanah.

Standard Operating Procedure
Prosedur Operasional Standar III

Dalam kasus penyerobotan tanah di Indonesia, lama hukuman penjara tergantung pasal yang diterapkan dan berat-ringannya perbuatan. Beberapa pasal yang paling sering dipakai adalah:

Pasal 167 KUHP
Tentang memasuki atau tetap berada di pekarangan/tanah orang lain tanpa izin.
Ancaman:
- Maksimal sekitar 9 bulan penjara.
Biasanya dipakai jika:
- hanya menduduki,
- memasang pagar,
- atau bertahan di lahan tanpa hak.
Pasal 385 KUHP
Tentang penyerobotan atau penggelapan hak atas tanah.
Ancaman:
- Maksimal 4 tahun penjara.
Biasanya digunakan bila:
- menjual tanah milik orang lain,
- mengaku punya hak padahal bukan,
- menyewakan/menggadaikan tanah bukan miliknya,
- atau mengambil keuntungan dari tanah secara melawan hukum.
Jika disertai pemalsuan dokumen
Misalnya memalsukan sertifikat, AJB, surat waris, atau tanda tangan.
Bisa dikenakan:
- Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat)
Ancaman:
- Maksimal 6 tahun penjara.
Jika ada unsur penipuan
Bisa dikenakan:
- Pasal 378 KUHP
Ancaman:
- Maksimal 4 tahun penjara.

Dalam praktik pengadilan, hukuman nyata sering lebih rendah dari ancaman maksimum. Contohnya:

3–6 bulan,
1 tahun,
2 tahun,
tergantung:
ada tidaknya niat jahat,
kerugian korban,
penggunaan kekerasan/intimidasi,
pemalsuan dokumen,
apakah terdakwa kooperatif,
dan apakah terdakwa residivis.

Untuk sengketa tanah murni (kedua pihak sama-sama merasa punya hak), pengadilan sering lebih mengarah ke perkara perdata daripada langsung pidana.

ELiNG LAN WASPODO

Peringatan 1 ~ 2 ~ 3 dan kemudian TANGKAP SENYAP serta Kemungkinan berKonsekuensi

TOTAL ANCAMAN HUKUMAN PENJARA
[selama 14 Tahun 9 BuLan]

375 UNiTS TRUCK ~ TRUCK "MANDALA TAKTiS" berAWAK > 15.000 PERSONiLS MARiNiR "DENJAKA" iSi PENUH BERSiFAT "SEGERA"

R/ CiTO Signatured PENGGEREBEKKAN TUNTAS

PENDUDUK dan MASYARAKAT serta WARGA

sudah menghafal WAJAH pembuat onar di pasar tradisional

{iNTERVENSiONiS~iNTRUSiF~KONTROLiNG~CONTROLiNG~NOSY PERSON~BUSYBODY~KEPO~USiL~SOK iKUT CAMPUR~PENGGOSiP~TUKANG iKUT CAMPUR~KOMPOR~PROVOKATOR~CARi PERHATiAN~ORANG ANEH}

ditujukan kepada

TERDAKWA

[KASUS PENYEROBOTAN TANAH PASAR JOJORAN I SURABAYA]

[Penyerobotan iLegaL diLakukan TERDAKWA sejak BuLan Februari Tahun 2017 hingga Saat ini]

{iNTERVENSiONiS~iNTRUSiF~KONTROLiNG~CONTROLiNG~NOSY PERSON~BUSYBODY~KEPO~USiL~SOK iKUT CAMPUR~PENGGOSiP~TUKANG iKUT CAMPUR~KOMPOR~PROVOKATOR~CARi PERHATiAN~ORANG ANEH}
atas wajah dan nama berikut ini
"ANTON SURYOWiNOTO"

beraLamat di
JaLan Jojoran 5 Timur B No. 55 ~ 56.
KeLurahan Mojo. Kecamatan Gubeng. Kota Surabaya.
Provinsi Jawa Timur. Negara Indonesia. Kode Pos 60226

**** SEKiAN dan TERiMA KASiH ****

INTERNATIONAL POLICY

United Nations Charter

The points of thought of the UN Charter are briefly explained, namely as follows :

1. Continue to maintain and support peace in the world

2. Respect human rights while maintaining brotherhood among nations

3. Build cooperation between countries in the economic, social, cultural, and the environment

4. Be a pioneer and take part in taking actions that threaten world peace

5. Cooperate to assist in humanitarian matters in the event of hunger, natural disasters, and armed conflicts

From these points, the ideas that have been implemented in an effort to create world security and peace Among them :

- Preventive Diplomacy and Mediation

This method is considered the most effective way to reduce human suffering and the huge economic costs of conflict. The United Nations plays an important role in conflict prevention by using diplomacy, great influence, and mediation.

- Peacekeepers

Peacekeepers have proven to be one of the most effective tools for the United Nations to help resolve conflicts. Peacekeeping operations are not only aimed at maintaining peace and security, but also to assist in the fields of politics, law, to promote human rights, as well as expand the legitimate authority of the state.

- Peacebuilding

United Nations peacebuilding activities are aimed at helping countries escape conflict, reduce the risk of conflict recurring, and lay the groundwork for peace and sustainable development.

- Disarmament

The General Assembly and other UN agencies supported by the Offices for Disarmament Affairs work to promote international peace and security through the search for and elimination of nuclear and other weapons of mass destruction, and the regulation of the use of conventional weapons.

Through the UN Charter, it is known that the UN is not only involved in maintaining world security and peace but also in protecting human rights, providing humanitarian assistance, promoting sustainable development, and enforcing international law.

As a public company, NRi PSM Group international recognizes the importance of the Company’s relationship with the investors. Therefore, the Company strives to enhance transparency and communication; by providing latest information related to the Company’s business performance and future outlook, to assist investors in making investment decisions in the shares of the Company.

In this Investors page, we provide information such as investor news, stock prices, annual reports, financial reports, company presentations, and information about the Company’s shareholders which are continuously updated.

CAMPAIGN

For various noble goals for peace on earth, increasing activities and practicing good performance through Non Governmental Organizations Internet Care Youth Associations Electronic Data (NGO P3IDE) under the auspices of the Internet Data Care Parents' Foundation for Electronic Data (POPIDE Foundation) and NRi PSM Group Company international and Kaizen Meiji SMEs support a number of good movements, among others and continue to be developed, namely:

1. ANTI TERRORIST Movement

2. CLEAN WATER Movement

3. GREENING Movement

4. CREATIVE ECONOMIC Movement

5. ANTI EMISSION Movement

6. ANTI COMMUNIST Movement

7. ANTI NAPZA / DRUGS Movement

8. ANTI COLLUSION Movement

9. ANTI CORRUPTION Movement

10. ANTI NEPOTISM Movement

11. ANTI HIV / AIDS / ANTI PROSTITUTION ON / OFF LINE Movement

12. ILLEGAL ANTI WEAPON Movement

13. NUCLEAR ANTI TRAFFICKING Movement

14. ANTI VANDALISM Movement

15. ANTI MONEY LAUNDERING Movement

16. ANTI PEDOPHILIA Movement

17. ANTI FLEXING, ANTI FREAK, ANTI HOAX and ANTI FAKE Movement

GENERAL DOCTORAL RESEARCH FORMAT
Research proposals include:

Research Title
Write the research title

Background
Describe briefly the topic of the issue you want to examine and why it is significant for you to examine.

Statement of Problems Research Questions / Purposes
Briefly describe what you already know about the topic of the issue and briefly discuss why you still need to research. Show that the solutions to existing issues have not been fully resolved so you want to do research.

Logic (Rationale)
Define the purpose of the research question

Method and Design
Explain how the research question supports the major issue topics raised in the research background. Specifically for research, explain the hypothesis (if any) and / or research models that support the research objectives / questions. Also explain theoretical and practical contributions if the hypothesis is not proven.

Significance / Benefits
Explain how you will collect data and why? Explain why this method is the best for achieving your goals. Describe the analysis and results that support or do not support the hypothesis. List the research schedule outline from start to finish.

Conclusions and recommendations
Discuss, in general, how the research you are proposing is useful both theoretically and practically.

Bibliography

*****

For local and international people who are interested in supporting the movement and activities we can channel our Personal funds or on behalf of the Company through our OFFICIAL GRANTS, CHARITY AND DONATION FUNDS as follows.

STANDARD INTERNATIONAL LISTENING OPERATION [SILO]

***** BUSINESS GREETINGS *****

Perseroan Company Enterprise {PCE} NRi PSM Group international

General Supplier and Contractor

SK.MENKEH & HAM RI AHU-0052706-AH.01.15 Tahun 2019
SK.MENKEH & HAM RI C-484.HT.03.01-th.03-INFINITY.SK.PSPN 2099/ORG/PEN/13.
SIUP : 503/10764.4/436.6.11/2013-INFINITY
NIB 9120207751094

Foundation {Yayasan] PETUAH ORANG TUA PEDULI IDE

Education, Social and Health Foundation

Acting Prosecutor Prof.DR.Dr.Hc.KH.Abdul Rasyid,S.H.,M.Hum.,MM.,PhD
Ref.RM.79318728 Ref.RM.SD002801

Notary Deed Herman Soesilo, S.H.

SK. MENKEH dan HAM RI

No. C-1815.HT.03.01-Th.2002.Tanggal 08 November 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 502-XVII-2006. Tanggal 18 Desember 2006

Tanggal 1 Agustus 2013. Nomor. 4

Institution {Lembaga} PERKUMPULAN PEMUDA PEDULI IDE

Contractor and Consultant

Yang Berhubungan dengan Industri (YBDI)